Rivqy Abdul Halim Desak Evaluasi Kebijakan BBM Demi Stabilitas Energi

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika harga minyak global yang terus berfluktuasi.

Menurut Rivqy, kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan energi, baik di tingkat global maupun domestik. Ia menilai evaluasi berkala menjadi kunci agar kebijakan tetap relevan dan tidak menimbulkan risiko jangka panjang.

“Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” ujar Rivqy Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari industri hingga konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, setiap keputusan harus diambil dengan perhitungan matang agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, Rivqy juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga BBM dan keberlanjutan fiskal negara. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak terukur berpotensi membebani anggaran negara maupun BUMN yang ditugaskan menjalankannya.

“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara. Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rivqy menilai evaluasi kebijakan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian arah kebijakan energi, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Dengan demikian, ia berharap pemerintah dapat bersikap adaptif dan responsif dalam merumuskan kebijakan energi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional (red)