Misbakhun Soroti Distribusi Subsidi Non-Energi BUMN, Jangan Sampai Barang Langka

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyoroti pentingnya pengawasan distribusi dalam pelaksanaan subsidi non-energi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan, kebijakan stabilisasi harga harus diiringi dengan ketersediaan barang di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah direksi BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), yang membahas realisasi Public Service Obligation (PSO) non-energi.

Menurut Misbakhun, distribusi menjadi titik krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan subsidi. Tanpa distribusi yang optimal, stabilitas harga tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Jangan sampai kemudian tersiar, oh memang harga enggak naik tapi barangnya enggak ada. Nah inilah yang perlu sampai ke masyarakat,” ujar Misbakhun.

Ia menegaskan bahwa DPR RI ingin memastikan seluruh program subsidi yang dijalankan BUMN benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terluar, terutama daerah yang memiliki keterbatasan akses.

“Hari ini kami ingin memastikan kepada masyarakat Indonesia melalui rapat dengar pendapat ini bahwa BUMN-BUMN ini dalam menjalankan programnya negara seperti subsidi ini sudah berjalan seperti apa? Sehingga masyarakat bisa diyakinkan kebijakan-kebijakan negara ini yang terkait mempertahankan harga dan sebagainya itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah BUMN yang memiliki mandat pelayanan publik turut hadir, seperti Perum BULOG, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni, hingga Perum DAMRI.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya transparansi data stok dan distribusi, khususnya pada sektor pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia mencontohkan capaian stok beras Perum BULOG yang dinilai positif, namun tetap harus diimbangi dengan distribusi yang merata.

“Contoh Bulog ini mencapai persediaan pangan tertinggi dalam sejarah tanpa impor. Artinya Pak, kita sudah mulai membicarakan kedaulatan pangan. Dan berapa persen stok itu dimiliki oleh bulog? berapa market share-nya dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi dan stok harus diperkuat agar tidak terjadi ketimpangan antara ketersediaan di pusat dan kondisi di daerah.

Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan subsidi non-energi tidak hanya berhasil secara angka, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas (red)