Minta Pemerintah Konsisten, Mufti Anam : Jangan PHP Harga BBM

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah untuk konsisten dalam menjaga kebijakan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Ia mengingatkan, komitmen menahan harga BBM harus diiringi dengan kejelasan kebijakan dan tidak berubah secara tiba-tiba yang berpotensi memicu keresahan publik.

“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini. Karena seringnya begitu ya, kita dikasih angin segar, tiba-tiba Pertamina diam-diam naikkan harga BBM,” ujar Mufti Anam dalam keterangannya, Kamis (2/6/2026).

Menurutnya, kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap kondisi ekonomi, sehingga harus dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, termasuk rencana penambahan subsidi.

“Kenaikan harga BBM pasti akan sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, implikasinya pasti akan besar apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik,” ungkapnya.

Mufti juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang dapat memengaruhi stabilitas energi nasional, termasuk potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga akibat konflik geopolitik.

“Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai fenomena panic buying yang mulai terjadi di sejumlah daerah menunjukkan perlunya komunikasi kebijakan yang lebih jelas dan transparan dari pemerintah kepada publik.

“Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil,” katanya.

Mufti menegaskan, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak justru membebani masyarakat, melainkan mampu menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi nasional.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat,” pungkasnya (red)