Apresiasi Harga BBM Tetap, Beniyanto Tamoreka : Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah fluktuasi harga minyak global.

Menurut Beniyanto, keputusan tersebut dinilai tepat karena didukung oleh kondisi Indonesia Crude Price (ICP) yang masih berada dalam batas aman, yakni sekitar 68 dolar AS per barel hingga akhir Maret 2026, atau di bawah asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.

“Dengan posisi ICP yang masih terkendali, kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah langkah yang tepat dan terukur,” ujar Beniyanto dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, dinamika harga minyak dunia yang berfluktuasi setiap hari tidak secara langsung berdampak signifikan terhadap ICP. Hal ini karena ICP dihitung berdasarkan rata-rata harga yang mencerminkan kondisi riil minyak Indonesia.

“Pergerakan harga minyak global yang naik turun setiap hari tidak otomatis membuat ICP melonjak drastis hingga jauh di atas asumsi APBN. Ini yang menjadi dasar bahwa ruang fiskal masih terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Beniyanto menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM tetap menjadi prioritas, agar rakyat tidak terbebani oleh gejolak harga energi dunia. APBN pada dasarnya disusun untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya langkah pemerintah dalam meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) guna memperkuat penerimaan negara. Menurutnya, strategi ini dapat membantu mengimbangi tekanan akibat kenaikan harga energi global.

Selain itu, Beniyanto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mendorong kebijakan efisiensi energi secara nasional, seperti penghematan penggunaan BBM, penerapan work from home (WFH) secara selektif, serta percepatan program biodiesel B50.

Menurutnya, kombinasi kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap keberlanjutan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Stabilitas harga, peningkatan lifting migas, serta pengendalian konsumsi energi menjadi kunci menjaga keseimbangan fiskal dan ketahanan energi kita,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap perkembangan harga minyak global ke depan agar kebijakan ini dapat terus berlanjut secara berkelanjutan (red)