Berita Senayan
Network

Syafruddin Ingatkan Risiko Gejolak Jika BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran

Redaksi
Laporan Redaksi
Rabu, 01 April 2026, 15:03:11 WIB
Syafruddin Ingatkan Risiko Gejolak Jika BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi agar tidak memicu gejolak di masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung dengan kejelasan data penerima agar tidak menimbulkan ketidakadilan di lapangan.

“Kami berharap kebijakan penghematan energi ini tidak malah memicu gejolak di publik karena ketidakjelasan penerima BBM subsidi dan penugasan,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menilai, tanpa kriteria yang jelas dan berbasis data terpadu nasional, kebijakan pembatasan berpotensi salah sasaran dan justru merugikan masyarakat yang berhak.

“Kementerian ESDM harus segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi yang berbasis pada data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor,” katanya.

Syafruddin juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara kendaraan dan kondisi sosial-ekonomi pengguna agar subsidi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan.

Selain itu, ia menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi kebijakan energi nasional, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global.

“Langkah ini penting untuk memastikan penghematan BBM ini benar-benar membantu negara dalam mengantisipasi dampak kelangkaan energi akibat konflik Timur Tengah,” tegasnya.

Di sisi lain, Syafruddin mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada pembatasan konsumsi, tetapi juga mempercepat pengembangan energi alternatif sebagai solusi jangka panjang.

“Pemerintah harus segera mewujudkan kedaulatan energi dengan memperbesar penggunaan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, ketahanan energi nasional hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang terukur, berbasis data, serta didukung strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

“Ketergantungan kita pada impor membuat posisi kita sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global,” pungkasnya (red)