Soroti Shortfall Pajak APBN, Rina Sa’adah : Jangan Bebani Rakyat

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti potensi terjadinya shortfall penerimaan pajak terhadap APBN 2026–2027 di tengah tantangan global dan melemahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Rina mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengejar penerimaan pajak dari masyarakat tanpa memperhatikan kondisi ekonomi yang ada.

“Kalau sekarang ini yang dikejar pajak ke masyarakat, tetapi dari sisi APBN, jangan hanya dilihat sebagai beban. Mestinya APBN diposisikan sebagai investasi yang bisa membuka ruang ekonomi baru,” ujar Rina.

Menurutnya, kebijakan fiskal harus dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Ia menilai program pemerintah seharusnya tidak sekadar menghabiskan anggaran, melainkan mampu menciptakan dampak nyata seperti peningkatan produksi, pembukaan lapangan kerja, serta kenaikan nilai tambah ekonomi.

“Logikanya, program itu dibuat untuk menggerakkan ekonomi. Tapi yang terjadi sekarang, program habis anggaran, lalu pajaknya tetap dikejar ke masyarakat,” katanya.

Rina juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, banyak program yang belum mampu mendorong pelaku usaha naik kelas secara berkelanjutan.

“Stimulus untuk UMKM memang ada, seperti bantuan modal dan inkubasi. Tapi setelah itu tidak ada pengawasan apakah mereka benar-benar naik kelas dari usaha kecil ke menengah,” jelasnya.

Ia menilai pendekatan tersebut masih cenderung menyerupai bantuan sosial, bukan pemberdayaan ekonomi produktif yang berdampak jangka panjang.

Selain itu, Rina mencatat bahwa penerimaan negara masih didominasi sektor perdagangan, sementara sektor lain seperti pertanian dan perikanan belum memberikan kontribusi optimal.

“Program di sektor pertanian dan perikanan sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau dilihat dari dampaknya terhadap penerimaan negara, masih kurang maksimal,” pungkasnya.

Rina pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah berjalan, sekaligus mencari strategi baru guna meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat (red)