Cindy Monica Soroti Potensi Penyimpangan TKD, Minta Pengawasan Ketat Pemda

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menyoroti potensi penyimpangan penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk pemulihan pasca-bencana. Ia meminta pengawasan ketat agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Senin (30/3/2026), yang menekankan pentingnya pengawasan penggunaan TKD di wilayah terdampak bencana seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Cindy menilai skema distribusi TKD yang juga mencakup daerah tidak terdampak langsung berpotensi menimbulkan penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.

“Saya mengingatkan dengan tegas, meskipun dana ini diterima juga oleh kabupaten/kota yang tidak terdampak langsung, penggunaannya tetap harus difokuskan untuk pemulihan bencana. Jangan sampai melenceng dari tujuan awal,” ujar Cindy Monica.

Menurutnya, dana tersebut merupakan amanah negara untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana, sehingga penggunaannya tidak boleh dialihkan ke kepentingan lain di luar prioritas pemulihan.

“Ini bukan dana umum yang bisa digunakan untuk kepentingan lain. Ini adalah dana pemulihan. Harus kembali ke rakyat yang terdampak,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang transparan dan terukur di tingkat daerah agar setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

Selain itu, Cindy memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, terutama di daerah yang tidak terdampak langsung namun tetap menerima alokasi dana.

“Di sinilah pentingnya integritas kepala daerah. Dana ini harus digunakan secara bertanggung jawab, karena ini menyangkut kepercayaan publik dan nasib masyarakat yang sedang berjuang untuk pulih,” katanya.

Cindy menegaskan bahwa pengawasan terhadap TKD akan terus diperkuat demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

“Dana ini adalah amanah. Gunakan untuk pemulihan bencana, bukan untuk hal lain. Kami akan terus mengawasi,” pungkasnya (red)