Cak Imin Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aceh di Pemerintah Pusat

BANDA ACEH, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi persoalan kebencanaan dan pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, usai pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh, Selasa (malam).

Dalam pidatonya, ia menyoroti pentingnya penanganan bencana alam yang kerap terjadi di Aceh, seperti banjir dan longsor, yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus. Saya akan terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Aceh, terutama dalam menghadapi bencana yang terus berulang,” ujar Cak Imin.

Selain itu, Cak Imin juga menekankan pentingnya realisasi butir-butir dalam MoU Helsinki sebagai landasan utama dalam mendorong kemandirian Aceh.

“MoU Helsinki bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi janji politik yang harus terus diperjuangkan agar Aceh benar-benar mandiri dan sejahtera,” tegasnya.

Ia menilai implementasi kesepakatan damai tersebut masih belum optimal dan memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Cak Imin mengaitkan upaya tersebut dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membuka peluang besar bagi penguatan potensi daerah.

“Semangat transformasi yang diusung pemerintah saat ini harus dimanfaatkan untuk menggali potensi Aceh. Daerah ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk berdiri secara mandiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan kepada kader PKB di Aceh agar menjaga amanah rakyat dan bekerja secara nyata di tengah masyarakat.

“Kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab besar. PKB harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kekuatan politik,” ujarnya.

Cak Imin optimistis, di bawah kepemimpinan Ruslan M Daud, PKB Aceh mampu memperkuat peran politiknya sekaligus menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat di daerah tersebut (red)