Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Perbaiki Akses Kesehatan Daerah Terpencil

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperbaiki akses layanan kesehatan di wilayah terpencil menyusul peristiwa seorang ibu yang melahirkan di perjalanan akibat jalan rusak di Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurut Nihayatul, peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan serius dalam akses layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara.

“Tidak boleh ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena jalan yang rusak atau akses yang terbatas. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat,” ujar perempuan yang akrab disapa Ninik, Selasa (31/3/2026).

Ia menilai, infrastruktur jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat medis.

“Jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi bisa menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan nyawa,” katanya.

Nihayatul menegaskan pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan agar masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh layanan secara cepat dan layak.

Selain itu, ia mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat dasar melalui optimalisasi puskesmas dan posyandu, serta penyediaan ambulans desa untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di sektor kesehatan.

“Pembangunan harus berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan warga dapat benar-benar terjamin,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat di daerah tertinggal.

Dengan langkah tersebut, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan infrastruktur dasar (red)