Habiburokhman Minta Keadilan Substantif Didahulukan dalam Penanganan Kasus Amsal Sitepu

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam penanganan perkara hukum, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri kreatif.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2026), merespons kasus yang melibatkan Amsal Christy Sitepu.

Habiburokhman menilai bahwa penanganan perkara di sektor kreatif tidak dapat disamakan dengan sektor lain yang memiliki standar harga baku. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menilai dugaan kerugian negara.

“Komisi III mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum perlu mendepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa orientasi penegakan hukum tidak semata pada pemidanaan, melainkan harus mempertimbangkan pemulihan kerugian negara serta dampak luas terhadap sektor terkait.

Menurutnya, keputusan hukum yang tidak mempertimbangkan konteks industri kreatif berpotensi menimbulkan preseden yang merugikan perkembangan sektor tersebut di masa depan.

“Komisi III meminta agar penegak hukum mempertimbangkan keputusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi III DPR RI tetap menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, namun mengingatkan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara proporsional, adil, dan mempertimbangkan karakteristik bidang pekerjaan yang ditangani.

Sorotan terhadap kasus ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan ekosistem industri kreatif di Indonesia (red)