Firman Soebagyo Usul Badan Data Nasional Terpusat di Presiden

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, mengusulkan pembentukan Badan Nasional Pusat Data dan Statistik yang berada langsung di bawah Presiden. Gagasan ini dinilai sebagai solusi untuk mengakhiri persoalan ketidaksinkronan data antar kementerian dan lembaga.

Usulan tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

“Pembangunan itu tidak bisa diramal, matematikanya harus pasti. Bagaimana kalau pengolah dan pengumpul data dijadikan satu lembaga saja, menjadi Badan Nasional Pusat Data dan Statistik? Satu sistem yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi pembelokan data di tengah jalan,” ujar Firman.

Menurutnya, selama ini tata kelola data nasional masih belum terintegrasi karena masing-masing kementerian berjalan dengan sistem sendiri. Kondisi ini membuat data yang dihasilkan kerap berbeda dan menyulitkan proses perencanaan pembangunan.

Firman menilai, keberadaan satu lembaga terpusat akan menciptakan sistem data yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, integrasi data juga dinilai penting untuk mencegah potensi manipulasi informasi yang dapat merugikan negara.

Ia menambahkan, sektor-sektor strategis seperti kehutanan, pertanian, hingga kependudukan membutuhkan data yang valid dan sinkron, terutama dalam mendukung kebijakan publik dan agenda nasional seperti pemilu.

Tak hanya itu, Firman juga menyoroti pentingnya penguatan aspek keamanan data nasional. Menurutnya, perlindungan data harus menjadi prioritas agar tidak mudah diakses atau dimanfaatkan oleh pihak asing tanpa kontrol yang jelas.

“Perang saja kalau tidak punya data kita kedodoran. Data inilah yang menentukan masa depan negara,” tegasnya.

Melalui RUU Satu Data Indonesia, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan sistem pengelolaan data yang terpusat dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional secara lebih efektif dan berkelanjutan (red)