Rivqy Abdul Halim : Diversifikasi Energi Kunci Hadapi Konflik Global

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menekankan pentingnya percepatan diversifikasi energi nasional sebagai langkah strategis menghadapi dampak konflik global, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut Rivqy, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dari kawasan Timur Tengah menjadi titik lemah yang harus segera diatasi. Ia menilai, kondisi geopolitik saat ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Ia menilai, langkah diversifikasi sumber impor yang dilakukan pemerintah dan Pertamina merupakan langkah awal yang tepat. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus diperkuat dengan strategi jangka panjang yang lebih fundamental.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Rivqy mendorong optimalisasi potensi energi domestik, baik dari sektor minyak dan gas maupun energi baru terbarukan, sebagai solusi utama mengurangi ketergantungan impor.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan energi di tengah situasi global yang tidak menentu, karena setiap keputusan akan berdampak langsung pada masyarakat.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Rivqy menegaskan, momentum krisis global saat ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional agar lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya (red)