Amure Apresiasi Pembatalan PJJ, Pemerintah Diminta Lebih Hati-Hati Bikin Kebijakan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau Amure, menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring (PJJ) dalam rangka efisiensi energi nasional. Menurut Amure, keputusan tersebut menunjukkan respons positif pemerintah terhadap berbagai masukan publik, terutama terkait dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan nasional.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, kebijakan di sektor pendidikan tidak bisa disusun secara reaktif, melainkan harus melalui kajian komprehensif yang mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.

Amure menegaskan bahwa meskipun efisiensi energi menjadi kebutuhan nasional, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan. Ia justru mendorong penguatan sistem pendidikan agar tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amure menekankan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan. Menurutnya, metode tersebut terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi langsung antara guru dan siswa.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan sektor yang menjadi objek penghematan, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya (red)