Muhammad Isnur: Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus, melalui mekanisme peradilan umum yang transparan dan akuntabel.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan keadilan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

“Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar keempat tersangka dituntut secara pidana melalui sistem peradilan umum, agar bisa dijamin transparansi dan akuntabilitasnya,” ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Koalisi menilai, penanganan melalui peradilan militer berpotensi menutup ruang akuntabilitas, mengingat persoalan impunitas yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Menurut Isnur, terdapat indikasi bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas dan sistematis, termasuk kemungkinan keterlibatan rantai komando.

“Bukan tidak mungkin kasus ini menyeret pelaku dengan rantai komando lebih tinggi sebagai aktor intelektualnya,” tegasnya.

Selain itu, koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran HAM berat.

Koalisi menilai, latar belakang korban sebagai pembela HAM yang aktif dalam advokasi isu strategis semakin memperkuat urgensi pengungkapan kasus secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Isnur juga meminta pemerintah, termasuk pimpinan institusi terkait, untuk tidak lepas tangan dan bertanggung jawab dalam membuka fakta-fakta yang ada.

Koalisi bahkan mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta guna memastikan proses investigasi berjalan independen dan objektif.

“Kasus ini merupakan ancaman serius bagi pembela HAM dan masa depan demokrasi di Indonesia. Penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang menjamin keadilan dan mencegah terulangnya kekerasan serupa,” pungkasnya.

Koalisi menegaskan, penanganan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta menegakkan prinsip hak asasi manusia di Indonesia (red)