Aji Dedi Mulawarman: “Keledai-Keledai Baratisme” di Balik Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

JAKARTA, BERITA SENAYAN.ID – Di tengah memanasnya konflik geopolitik pascaserangan AS-Israel ke Iran, kritik tajam terus dilayangkan kepada pemerintah Indonesia terkait keanggotaannya di *Board of Peace* (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu suara paling lantang datang dari Aji Dedi Mulawarman, Aktivis Intelektual Kritis, Founder Yayasan Rumah Peneleh, sekaligus Ketua Dewan Pakar Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI).

Dalam forum “Ngaji Tjokroisme” yang menjadi ruang dialektika kebangsaan untuk menggali pemikiran HOS Tjokroaminoto, Aji Dedi Mulawarman melontarkan kritik pedas tanpa tedeng aling-aling. Ia menyebut kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilainya terlalu tunduk pada kepentingan Barat sebagai bentuk “keledai-keledai baratisme”. “Inilah yang disebut dengan keledai-keledai baratisme itu. Seperti kita masuk ke board office, perjanjian dagang, sampai menolak zakat itu kan keren itu,” sindirnya tajam di hadapan para aktivis dan akademisi yang hadir dalam forum tersebut, dikutip TIMES Indonesia, Jumat (13/3/2026).

Aji Dedi mengingatkan adanya sinyalemen hilangnya arah politik luar negeri Indonesia jauh sebelum agresi militer ke Iran terjadi. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri yang dinilainya sejalan dengan narasi imperialis Barat. “Bayangkan, sebelum Iran dibom, itu Menteri Luar Negeri itu sudah pidato bahwa Eropa harus bersama-sama Amerika menjajah negeri-negeri selatan,” ungkap Aji Dedi. Pernyataan ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai indikasi bahwa Indonesia telah kehilangan posisi netralnya sebagai negara yang menganut prinsip politik bebas aktif. Alih-alih menjadi mediator perdamaian, justru muncul persepsi bahwa Indonesia ikut dalam pusaran narasi negara-negara adidaya.

Dalam kritiknya, Aji Dedi Mulawarman mengangkat contoh konkret keberanian Spanyol yang memilih tidak ikut campur dalam konflik meskipun menghadapi ancaman sanksi dagang dari Presiden Trump. “Si Trump, kemarin, Spanyol ketika gak mau, pokoknya aku gak mau ikut perang. Oh ya, ngomong-ngomong tak tutup konsesi dagangmu dengan Amerika. Si Spanyol, padahal Spanyol itu ya, Spanyol aja berani kok ngelawan Amerika. Ya kenapa? Aku gak melok-melok, aku gak mau ikut perjanjian dagang,” tegasnya. Pertanyaan retoris ini menjadi tamparan keras sekaligus ujian bagi Indonesia. Jika Spanyol—negara yang secara ekonomi dan militer tidak lebih besar dari Indonesia—berani berkata “tidak” pada tekanan AS, mengapa Indonesia seolah tak berdaya?

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial pada 10 Maret 2026, Aji Dedi Mulawarman juga melontarkan pertanyaan fundamental yang menggema di ruang publik: “Indonesia Berani Lawan Amerika? Dalam diplomasi dunia, keberanian sebuah bangsa selalu diuji. Jika negara lain bisa berkata ‘tidak’ pada tekanan kekuatan besar, maka pertanyaan untuk kita sederhana: Indonesia berani atau tidak?” Pertanyaan ini menjadi benang merah dari seluruh kritiknya terhadap keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Menurutnya, bergabung dengan forum yang didominasi kepentingan AS di tengah agresi militer terbuka ke Iran adalah bentuk ketidakberanian untuk bersikap tegas dan berdaulat.

Tak hanya soal geopolitik, Founder Rumah Peneleh ini juga menyoroti aspek lain yang tak kalah penting: komitmen kontribusi Indonesia sebesar Rp16,7 triliun sebagai anggota tetap BoP. Di tengah tekanan ekonomi domestik dan berbagai kebutuhan mendesak rakyat, alokasi dana sebesar itu dinilainya sebagai pemborosan yang tidak masuk akal. “Komitmen Rp16,7 triliun untuk sebuah badan yang tidak jelas aturan mainnya dan didominasi satu figur merupakan pemborosan serius dan tidak masuk akal,” tegasnya, merujuk pada struktur kepemimpinan BoP yang didominasi oleh Trump. Lebih lanjut, Aji Dedi Mulawarman mendesak DPR untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya sesuai Pasal 11 UUD 1945, yang mengatur bahwa perjanjian internasional yang berdampak strategis dan membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan parlemen. Tanpa persetujuan DPR, keterikatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

Kritik Aji Dedi Mulawarman tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai Founder Yayasan Rumah Peneleh—sebuah lembaga yang menghidupkan kembali semangat perjuangan HOS Tjokroaminoto, Sang Guru Bangsa. Nama “Peneleh” sendiri diambil dari lokasi rumah Tjokroaminoto di Jalan Peneleh Surabaya, tempat berkumpulnya Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Buya Hamka, Agus Salim, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang berdialektika untuk memerdekakan nusantara. Melalui forum “Ngaji Tjokroisme”, Aji Dedi menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberanian untuk berpikir merdeka, tidak tunduk pada hegemoni asing—nilai-nilai yang menurutnya kini mulai luntur di kalangan elite penguasa.

Di tengah derasnya arus kepentingan global dan tekanan negara-negara adidaya, suara kritis seperti Aji Dedi Mulawarman menjadi oase sekaligus alarm bagi bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga keberanian untuk menentukan jalan sendiri, tidak menjadi “keledai” yang patuh tanpa berpikir, dan berani berkata “tidak” pada ketidakadilan meskipun berhadapan dengan kekuatan besar. Pertanyaan yang dilontarkannya kini menggantung di udara, menanti jawaban dari para pengambil kebijakan: Indonesia berani atau tidak? (red).