Puan Maharani: Komisi I DPR Akan Minta Klarifikasi Status Kesiagaan TNI

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyatakan bahwa Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait penetapan status kesiagaan yang ditingkatkan di tengah memanasnya dinamika geopolitik global.

Menurut Puan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan setiap kebijakan strategis di bidang pertahanan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipahami oleh publik.

“Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya aparat pertahanan negara memang harus selalu berada dalam kondisi siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global. Namun, apabila terdapat penetapan status kesiagaan tertentu, maka diperlukan penjelasan mengenai alasan dan urgensi kebijakan tersebut.

“Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak,” katanya.

Puan menilai keterbukaan informasi dalam isu strategis seperti keamanan nasional penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil negara dalam mengantisipasi situasi global.

Menurutnya, penjelasan yang komprehensif juga diperlukan agar publik tidak menafsirkan kebijakan tersebut secara keliru, terutama di tengah meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.

DPR, lanjut Puan, akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Melalui mekanisme kerja di komisi terkait, DPR memastikan setiap kebijakan yang diambil aparat negara tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional serta dilandasi pertimbangan yang matang (red)