Sudjatmiko Minta Evaluasi Menyeluruh Kebijakan BHR Pengemudi Daring

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir daring agar tidak berhenti sebagai kebijakan simbolik semata.

Menurutnya, kebijakan BHR yang mulai diatur sejak tahun lalu harus diiringi dengan indikator yang jelas, transparansi perhitungan, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya di lapangan. Tanpa evaluasi yang kuat, pengemudi berpotensi kembali dirugikan dalam penentuan kriteria penerima maupun besaran bonus.

Sudjatmiko menekankan pentingnya peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pengawas perlindungan pekerja dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai regulator transportasi untuk memastikan aplikator mematuhi ketentuan BHR secara konsisten.

“Negara tidak boleh absen. Harus ada standar yang jelas dan mekanisme pengawasan yang tegas agar kebijakan BHR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pengemudi dan kurir,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Legislator asal Jawa Barat itu menilai evaluasi tahun sebelumnya perlu dilakukan secara terbuka, termasuk memeriksa keluhan mitra pengemudi terkait transparansi perhitungan bonus. Temuan evaluasi tersebut, kata dia, harus menjadi dasar perbaikan kebijakan tahun ini.

Ia menambahkan, momen menjelang Hari Raya menjadi periode krusial bagi pengemudi dan kurir daring karena beban kebutuhan rumah tangga meningkat signifikan. Karena itu, kebijakan BHR seharusnya hadir sebagai bentuk apresiasi nyata, bukan sekadar formalitas regulasi.

“BHR harus menjadi penghargaan yang adil atas kerja keras mereka. Evaluasi menyeluruh adalah kunci agar kebijakan ini tidak hanya simbolik, tapi betul-betul melindungi,” pungkas Sudjatmiko (red)