JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, meminta pemerintah membuka secara transparan tujuan dan kurikulum pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam skema Komponen Cadangan (Komcad). Menurutnya, keterbukaan penting untuk mencegah persepsi militerisasi birokrasi dan memastikan program tetap selaras dengan prinsip netralitas ASN.
Indrajaya menilai publik perlu mengetahui fokus materi pelatihan: apakah menekankan kedisiplinan, manajemen krisis, mitigasi bencana, atau aspek pertahanan non-militer. Kejelasan ini, kata dia, akan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program memberi nilai tambah bagi kualitas pelayanan publik.
“Transparansi kurikulum penting agar tidak timbul kesalahpahaman. ASN adalah pelayan publik. Pelatihan harus memperkuat kapasitas sipil mereka, bukan menggeser orientasi tugas utama,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia juga menyoroti aspek tata kelola dan anggaran. Di tengah dorongan efisiensi belanja negara, pemerintah diminta menjelaskan skema pembiayaan program Komcad bagi ASN berikut indikator keberhasilannya agar publik bisa mengawasi efektivitas penggunaan anggaran.
Selain itu, Indrajaya mendorong agar materi pelatihan diarahkan pada penguatan respons kebencanaan, kesiapsiagaan krisis, dan ketahanan nasional non-militer yang relevan dengan fungsi birokrasi sehari-hari. Menurutnya, pendekatan ini lebih kontekstual dan berdampak langsung pada kualitas layanan negara saat terjadi situasi darurat.
Secara regulasi, ia mengakui payung hukum partisipasi warga negara dalam Komponen Cadangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Namun, efektivitas program, katanya, ditentukan oleh kejelasan doktrin, konsistensi pelatihan, integrasi dengan sistem sipil, serta pengelolaan yang transparan.
“Pemerintah perlu menjelaskan urgensi kebijakan ini sekarang agar publik paham arah dan manfaatnya,” pungkas Indrajaya (red).
Berita terkait
