Politik Tafsir Statement Bahlil : Tulis Lain, Baca Lain, Bikin Lain

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dalam setiap pidato politik, kata-kata bukan sekadar rangkaian kalimat. Ia adalah instrumen kuasa, medium persuasi, sekaligus ruang tafsir. Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang berbunyi, “Tulis lain, baca lain, bikin lain,” menarik untuk dibedah sebagai sebuah frasa politik yang mencerminkan dinamika komunikasi internal partai dan strategi wacana dalam arena kekuasaan. Di hadapan kader dan pengurus, frasa ini selalu disampaikan seolah-olah menjadi pengingat sekaligus peringatan bahwa politik bukan hanya soal apa yang tertulis di dokumen resmi, tetapi juga bagaimana ia dibaca, ditafsirkan, dan pada akhirnya dipraktikkan.

Frasa tersebut, kata Bahlil, berasal dari ucapan keseharian masyarakat di Papua. Dan frasa itu sangatlah sederhana. Namun, jangan mengira kalau di sana tak ada makna. Dalam frasa yang selalu diutarakan Bahlil di hadapan pengurus partai dan kader Partai Golkar itu memuat lapisan makna yang kompleks.

“Tulis lain” bisa dimaknai sebagai jarak antara teks formal, seperti keputusan partai, rekomendasi, atau pernyataan sikap, dengan realitas politik yang lebih cair. “Baca lain” menunjuk pada tafsir para aktor politik yang sering kali tidak tunggal, bahkan cenderung selektif sesuai kepentingan. Sementara “bikin lain” adalah praktik politik yang dalam banyak kasus menyimpang dari dua hal sebelumnya. Dalam satu kalimat, terkandung kritik, pengakuan realitas, sekaligus normalisasi atas fleksibilitas politik yang kerap dipraktikkan di lapangan.

Politik sebagai Teks: Perspektif Hermeneutika

Dalam teori politik kontemporer, pendekatan hermeneutika memandang politik sebagai teks yang selalu terbuka untuk ditafsirkan. Pemikiran Hans-Georg Gadamer tentang “fusion of horizons” (peleburan cakrawala) relevan untuk membaca frasa ini. Teks politik, baik berupa pidato, keputusan partai, maupun platform ideologis, tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bertemu dengan horizon pemahaman pembacanya: kader, elite, maupun publik. Maka, wajar jika apa yang “ditulis” oleh elite pusat tidak selalu “dibaca” dengan makna yang sama oleh pengurus daerah.

Dalam konteks Partai Golkar yang memiliki struktur besar dan sejarah panjang, perbedaan tafsir ini menjadi hampir tak terhindarkan. Organisasi politik dengan jejaring luas akan selalu menghadapi variasi kepentingan lokal. Frasa “tulis lain, baca lain” dapat dipahami sebagai pengakuan atas pluralitas tafsir tersebut. Namun, ketika pluralitas tafsir berujung pada “bikin lain”, maka problem yang muncul bukan lagi sekadar perbedaan interpretasi, melainkan potensi deviasi praksis politik.

Di sinilah pendekatan analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai arena pertarungan kuasa. Michel Foucault menekankan bahwa wacana bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuknya. Frasa yang dilontarkan seorang ketua umum partai memiliki daya performatif: ia bukan hanya menggambarkan kondisi, tetapi berpotensi melegitimasi pola perilaku tertentu. Ketika elite tertinggi mengakui adanya jarak antara teks, tafsir, dan praktik, ada risiko bahwa kader menafsirkan pernyataan itu sebagai pembenaran atas fleksibilitas berlebihan, bahkan inkonsistensi.

Di sisi lain, frasa tersebut juga bisa dibaca sebagai kritik internal terhadap praktik politik yang oportunistik. Dengan menyoroti perbedaan antara yang ditulis, dibaca, dan dilakukan, ketua umum seolah menantang kader untuk lebih jujur dan konsisten. Di sinilah ambiguitas wacana bekerja di mana satu kalimat bisa dibaca sebagai kritik normatif, sekaligus justifikasi realisme politik.

Dalam tradisi realisme politik, politik dipahami sebagai arena kekuasaan yang penuh kompromi. Niccolò Machiavelli dalam Il Principe menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan membaca situasi. Bagi Machiavelli, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan tindakan dengan tuntutan realitas, bahkan jika itu berarti menyimpang dari norma ideal.

Frasa “bikin lain” bisa dibaca sebagai cerminan realisme semacam ini. Dalam praktik politik elektoral, keputusan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh kalkulasi pragmatis: peluang menang, koalisi lokal, atau dinamika kekuasaan setempat. Dokumen resmi partai (“tulis”) dan interpretasi ideologis (“baca”) kerap kalah oleh kebutuhan strategis (“bikin”). Dari sudut pandang realisme, ini bukan penyimpangan, melainkan keniscayaan politik praktis.

Namun, problem muncul ketika realisme tidak dibarengi etika politik. Ketika fleksibilitas berubah menjadi inkonsistensi sistemik, kepercayaan kader dan publik tergerus. Di sinilah realisme Machiavellian perlu dibaca secara kritis, bukan sebagai legitimasi absolut atas segala bentuk penyimpangan.

Rasionalitas Instrumental dan Pilihan Strategis

Teori pilihan rasional melihat aktor politik sebagai subjek yang bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi. Dalam kerangka ini, “baca lain” dan “bikin lain” dapat dipahami sebagai adaptasi strategis terhadap realitas politik. Kader atau elite daerah mungkin menafsirkan keputusan pengurs pusat secara berbeda karena kondisi elektoral yang mereka hadapi berbeda. Apa yang rasional di tingkat pusat belum tentu rasional di tingkat lokal.

Namun, pendekatan ini juga mengingatkan bahwa rasionalitas instrumental tanpa kerangka normatif berpotensi melahirkan politik transaksional. Ketika setiap aktor bebas “membikin lain” demi keuntungan jangka pendek, partai kehilangan koherensi ideologis. Identitas partai menjadi kabur, dan politik berubah menjadi sekadar manajemen kepentingan.

Frasa “tulis lain, baca lain, bikin lain” juga membawa muatan dimensi simbolik. Dalam komunikasi politik, simbol dan slogan berfungsi menyederhanakan realitas kompleks agar mudah dicerna kader. Kalimat tersebut bersifat populer, mudah diingat, dan dekat dengan bahasa sehari-hari. Ia membangun kesan kedekatan antara elite dan basis, seolah berkata: “Saya paham realitas kalian di lapangan.”

Namun, simplifikasi simbolik ini berisiko menormalisasi ketidakkonsistenan. Dalam jangka panjang, bahasa semacam ini bisa membentuk habitus politik di mana deviasi dari garis resmi dianggap wajar. Pierre Bourdieu menyebut habitus sebagai pola disposisi yang terbentuk melalui praktik berulang. Jika “bikin lain” terus-menerus ditoleransi, ia bisa menjadi norma tak tertulis dalam kultur organisasi partai.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, itu lebih tepat dibaca sebagai kritik atau normalisasi? Jawabannya bergantung pada konteks performatif pidato dan tindak lanjut kebijakan. Jika frasa itu diikuti dengan penegasan disiplin organisasi, sanksi terhadap pelanggaran, dan penguatan mekanisme kontrol, maka ia berfungsi sebagai kritik internal yang jujur. Sebaliknya, jika tidak ada konsekuensi nyata, frasa itu berpotensi menjadi legitimasi simbolik atas praktik politik yang inkonsisten.

Dalam politik modern, konsistensi bukan hanya soal etika internal, tetapi juga soal kredibilitas publik. Partai politik beroperasi di ruang mediatik di mana pernyataan elite mudah diarsipkan dan dibandingkan dengan tindakan. Ketika publik melihat jurang antara yang “ditulis”, “dibaca”, dan “dibikin”, kepercayaan terhadap partai ikut tergerus. Politik kemudian dipersepsikan sebagai arena manipulasi wacana, bukan pertarungan gagasan.

Menutup Jurang Tafsir

Frasa “tulis lain, baca lain, bikin lain” sebetulnya membuka ruang refleksi penting, yakni politik adalah proses tafsir yang tidak pernah steril dari kepentingan. Namun, pengakuan atas kompleksitas tafsir tidak boleh berujung pada relativisme tanpa batas. Tantangan bagi Partai Golkar, dan partai politik pada umumnya, adalah membangun mekanisme yang mampu menjembatani teks, tafsir, dan praktik. Disiplin organisasi, pendidikan politik kader, serta transparansi pengambilan keputusan menjadi kunci agar politik tafsir tidak berubah menjadi politik deviasi.

Pada akhirnya, frasa tersebut mencerminkan ketegangan abadi dalam politik: antara norma dan realitas, antara idealisme dan pragmatisme. Politik memang tidak pernah sesederhana teks di atas kertas. Tetapi ketika jarak antara kata dan tindakan terlalu lebar, yang runtuh bukan hanya konsistensi internal partai, melainkan juga kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

*Tim Riset dan Kajian Berita Senayan