JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyoroti penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan meminta proses validasi dilakukan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat miskin.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan serta jajaran BPJS Kesehatan, Zainul menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menyikapi persoalan tersebut.
Menurutnya, meski data bersumber dari Kementerian Sosial dan digunakan oleh Kementerian Kesehatan serta BPJS Kesehatan, tidak boleh ada kesan saling melempar tanggung jawab.
“Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegas Zainul.
Ia mengungkapkan, dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, terdapat sekitar 120 ribu pasien kategori katastropik. Menurutnya, data tersebut seharusnya dapat dimitigasi sejak awal agar keputusan penonaktifan lebih selektif.
Zainul juga mengusulkan pembentukan tim khusus satu atap di rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah dengan jumlah peserta PBI besar. Tim tersebut melibatkan unsur BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial untuk melakukan klarifikasi langsung di lokasi.
“Jangan sampai pasien yang seharusnya berhak justru diminta pulang untuk mengurus administrasi secara berjenjang. Dengan tim khusus, persoalan bisa langsung diselesaikan di rumah sakit,” ujarnya.
Ia berharap proses validasi selama masa transisi tiga bulan ke depan berjalan transparan dan berbasis data akurat agar hak layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin tanpa menimbulkan persoalan baru (red)
Berita terkait
