Mahdalena: 45 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah segera memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Desakan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Sosial yang mengungkapkan sekitar 45 persen bansos selama ini tidak tepat sasaran. Mahdalena menilai kondisi tersebut sebagai peringatan serius bagi sistem perlindungan sosial nasional.

“Pernyataan Menteri Sosial bahwa hampir setengah bansos tidak tepat sasaran bukan sekadar persoalan teknis tetapi menjadi alarm serius terhadap efektivitas penyaluran bansos. Ini berarti banyak warga miskin yang berhak justru terlewatkan, sementara yang tidak berhak malah menerima,” ujar Mahdalena di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, DTSEN merupakan basis data terpadu yang sangat krusial dalam menentukan akurasi subsidi dan program perlindungan sosial. Ia menilai lemahnya kualitas data, seperti data ganda dan data yang tidak dimutakhirkan, menjadi penyebab berulangnya persoalan bansos setiap tahun.

Mahdalena menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan dalam proses pemutakhiran data. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi ruang untuk melakukan koreksi secara terbuka dan transparan.

“DTSEN harus menjadi data yang hidup dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan,” tegasnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Mahdalena, akan terus mendorong Kementerian Sosial dan lembaga terkait menjadikan penguatan DTSEN sebagai prioritas utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial.

Ia menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

“Bansos menyangkut hak hidup layak masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Kami meminta pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya (red)