JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tragedi tersebut dinilainya sebagai peringatan keras masih rapuhnya perlindungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Atas nama kemanusiaan, kita semua tentu berduka. Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga kondisi psikologis anak dan relasi dalam keluarga,” ujar Atalia, Selasa (4/2/2026).
Sebagaimana diberitakan, seorang siswa SD berusia 10 tahun berinisial YBR ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Peristiwa tersebut diduga dipicu tekanan ekonomi keluarga, setelah korban menuliskan pesan kepada ibunya terkait ketidakmampuan membeli perlengkapan sekolah dasar.
Menurut Atalia, kasus ini tidak boleh dilihat semata sebagai persoalan keluarga, melainkan cerminan kerentanan sosial yang masih kuat di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025, angka kemiskinan di NTT masih berada di kisaran 18,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,47 persen, dengan dominasi kemiskinan di wilayah pedesaan.
Dalam konteks tersebut, Atalia menekankan pentingnya Program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi Kementerian Sosial sebagai jaring pengaman pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun keberhasilannya ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya,” jelasnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga mampu mendeteksi dini tekanan psikososial pada anak.
“Negara harus hadir tidak hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga melalui kepekaan sosial dan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan adalah hak dasar, bukan beban,” tegas Atalia.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Atalia, akan terus mengawal kebijakan perlindungan sosial dan pendidikan inklusif agar setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan belajar dengan aman, tanpa terkecuali (red)
Berita terkait
