Adde Rosi: AI Jadi Pendamping Petani Hadapi Krisis Pangan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menilai kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) berpotensi menjadi pendamping strategis bagi petani Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Adde Rosi dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI bersama IPB University di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2026), yang membahas peluang dan tantangan implementasi AI untuk ketahanan pangan berkelanjutan.

Menurut Adde Rosi, isu ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil petani di lapangan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari literasi teknologi, akses pembiayaan, hingga dampak cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

“Kalau kita bicara ketahanan pangan, ujungnya selalu petani. Sementara petani kita masih berhadapan dengan banyak keterbatasan, baik dari sisi akses, modal, maupun cuaca yang makin tidak menentu,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dalam konteks tersebut, ia menilai AI dapat berperan sebagai solusi pendamping, bukan pengganti, bagi petani. Teknologi ini dinilai mampu membantu pengambilan keputusan berbasis data, meminimalkan risiko gagal panen, dan meningkatkan efisiensi produksi.

“AI hadir untuk membantu dan mendampingi petani, mengamuflasekan keterbatasan modal, akses, dan tantangan cuaca, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” tegasnya.

Namun demikian, Adde Rosi mengingatkan bahwa pemanfaatan AI di sektor pangan harus ditopang oleh regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan publik. Ia mengakui hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur AI secara komprehensif.

“Regulasi AI khusus memang belum ada. Tapi sudah terdapat sejumlah payung hukum seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta rencana Perpres roadmap AI. Ini yang perlu kita perkuat dan sinkronkan,” jelasnya.

Ia juga mengaitkan diskusi tersebut dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang tengah berlangsung di DPR RI. Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi, khususnya IPB University, menjadi penting agar regulasi pangan ke depan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“RUU Pangan sedang dibahas. Karena itu masukan dari kampus sangat penting agar regulasi yang lahir tidak tertinggal dari perkembangan zaman,” katanya.

Selain regulasi, Adde Rosi menekankan pentingnya riset sebagai fondasi pengembangan AI di sektor pangan. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menambah dana riset abadi menjadi Rp12 triliun pada 2026.

“Riset AI untuk ketahanan pangan bukan riset murah. Karena itu dana riset yang ada harus dimanfaatkan maksimal, konsisten, dan berkelanjutan,” pungkasnya (red)