Hasbiallah Ilyas: Kejahatan Lingkungan Picu Bencana, Negara Jangan Kalah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa kejahatan lingkungan merupakan ancaman serius bagi keselamatan rakyat karena memicu berbagai bencana alam di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran uang kejahatan lingkungan yang mencapai Rp1.700 triliun sejak 2020.

Menurut Hasbiallah, besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan telah menjadi praktik sistematis dan terorganisasi, bukan lagi kasus sporadis. Ia menilai dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk banjir, longsor, hingga kerusakan ekosistem yang berkepanjangan.

“Kejahatan lingkungan bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi kejahatan yang mengorbankan rakyat. Bencana alam yang terus berulang adalah bukti nyata bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku perusakan lingkungan,” ujar Hasbiallah Ilyas, Selasa (3/2/2026).

Ia merujuk pada paparan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang menyebutkan bahwa sepanjang 2025 saja, nilai transaksi terkait green financial crime mencapai Rp992 triliun. Angka tersebut dinilai berbanding lurus dengan meningkatnya kerusakan lingkungan di berbagai daerah.

Hasbiallah menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjadikan data PPATK sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan kejahatan lingkungan, termasuk pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tambang ilegal, pembalakan liar, dan perusakan hutan.

“Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, maka rakyat yang akan terus menjadi korban. Negara harus hadir melindungi warga, bukan membiarkan kejahatan ini berlangsung demi keuntungan segelintir orang,” tegas politisi PKB asal Daerah Pemilihan Jakarta I itu.

Ia juga menyinggung sejumlah bencana di Aceh dan Sumatera sebagai peringatan keras bahwa kerusakan alam memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, Hasbiallah memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penegakan hukum agar berjalan tegas, transparan, dan berkeadilan.

“Penegakan hukum harus menjadi benteng terakhir perlindungan rakyat dan lingkungan. Jika tidak, kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya (red)