Nihayatul Wafiroh: Eks Pekerja Scam Alarm Keras Migrasi

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai kasus ribuan eks pekerja scam online asal Indonesia di Kamboja sebagai alarm keras kegagalan tata kelola migrasi tenaga kerja nasional. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pemulangan massal tanpa evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum yang tegas.

“Kasus ini menunjukkan ada masalah serius dari hulu ke hilir, mulai dari perekrutan ilegal, lemahnya pengawasan, sampai minimnya literasi kerja luar negeri,” kata Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Politisi yang akrab disapa Ninik itu menegaskan negara memang wajib melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Namun, perlindungan tersebut harus dibarengi ketegasan hukum agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Ia mengingatkan, tanpa proses verifikasi dan pendalaman yang ketat, pemulangan eks pekerja scam justru dapat melemahkan upaya pemberantasan kejahatan siber internasional. Terlebih, sebagian WNI diduga terlibat secara sadar dalam praktik scam yang merugikan banyak pihak.

“Kalau negara tidak tegas, ini bisa jadi pintu masuk masalah hukum baru di dalam negeri dan merusak upaya penegakan hukum yang sudah berjalan,” ujarnya.

Ninik mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga PPATK. Ia menilai pendataan dan asesmen hukum sangat penting, termasuk penelusuran aliran dana yang kerap berkaitan dengan pencucian uang dan jaringan kriminal terorganisir.

Meski demikian, ia menekankan bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak-hak WNI yang benar-benar menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bagi korban, pemerintah wajib memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan reintegrasi sosial.

“Korban harus dilindungi dan dipulihkan, tetapi bagi yang terbukti pelaku, proses hukum harus berjalan. Di sini negara diuji keberpihakannya pada keadilan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ninik mendesak pemerintah meningkatkan upaya pencegahan dengan menindak tegas agen perekrut ilegal di dalam negeri serta memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan scam lintas negara.

“Perlindungan WNI dan ketegasan hukum tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersamaan demi kepentingan negara dan masyarakat luas,” pungkasnya (red)