Hetifah: Kepercayaan Publik Kunci Sukses Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Tanpa kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat, sensus berpotensi tidak optimal meskipun didukung metodologi statistik yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Hetifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks DPR RI.

Menurut Hetifah, tantangan utama Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya pada aspek teknis pendataan, melainkan pada bagaimana negara mampu meyakinkan masyarakat bahwa data yang dihimpun benar-benar akan kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak. Karena itu, ia menilai strategi komunikasi publik harus dirancang membumi dan tidak terkesan elitis.

“Kepercayaan publik adalah modal utama. Kalau masyarakat merasa dilibatkan dan dipahami, mereka akan berpartisipasi secara sukarela,” kata Hetifah.

Ia mendorong BPS untuk memaksimalkan peran tokoh-tokoh lokal dalam menyampaikan pesan sensus, mulai dari RT, RW, karang taruna, komunitas UMKM, hingga jaringan sosial berbasis keagamaan dan pasar tradisional. Media komunikasi sehari-hari seperti grup WhatsApp, radio komunitas, dan media lokal dinilai lebih efektif menjangkau pelaku usaha kecil dan sektor informal.

Hetifah juga menilai pembentukan posko sensus di tingkat desa atau kelurahan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat interaksi langsung antara petugas sensus dan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar sensus tidak dipersepsikan sebagai agenda elite, melainkan sebagai kerja bersama.

“Sensus Ekonomi harus menjadi milik rakyat. Data yang dikumpulkan adalah suara mereka,” tegasnya.

Selain itu, Hetifah mengingatkan pentingnya fase pasca-sensus. Ia menilai keterbukaan hasil dan penyajian data dalam bahasa sederhana merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga legitimasi BPS serta memastikan masyarakat memahami manfaat konkret sensus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan komitmen BPS untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan BPS akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh lokal dan melibatkan Komisi X DPR RI dalam perumusan strategi komunikasi melalui forum diskusi dan FGD.

Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, siap mendukung penuh BPS serta mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas agar Sensus Ekonomi 2026 menjadi landasan kebijakan ekonomi nasional yang inklusif, akurat, dan berkeadilan (red)