JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan kementerian yang menaungi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia menilai gagasan tersebut tidak hanya berpotensi melemahkan institusi Polri, tetapi juga mengganggu sistem ketatanegaraan yang telah berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Dalam forum tersebut, Kapolri mengungkapkan dirinya bahkan sempat ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Sigit.
Menurut Kapolri, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia saat ini sudah paling ideal. Dengan struktur tersebut, Polri dapat menjalankan fungsi sebagai alat negara secara profesional dan independen, tanpa terhambat birokrasi tambahan.
Ia menegaskan, kehadiran kementerian yang menaungi Polri justru berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan atau “matahari kembar” dalam pengambilan keputusan, terutama saat Presiden membutuhkan respons cepat dari aparat kepolisian.
“Kalau Polri berada langsung di bawah Presiden, maka ketika Presiden membutuhkan kami, Polri bisa bergerak cepat tanpa harus melalui kementerian lain,” ujarnya.
Sigit juga menilai wacana Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan institusi Polri, negara, dan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut adanya gagasan pembentukan kementerian yang menaungi Polri dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, Yusril menegaskan gagasan tersebut belum bersifat final.
Kapolri menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Polri untuk terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara profesional di bawah komando langsung Presiden (red)
Berita terkait
