Abdullah PKB: Wacana Polri di Bawah Kementerian Langkah Mundur

JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, memperingatkan keras munculnya kembali wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan kemunduran serius dalam perjalanan reformasi sektor keamanan nasional.

Abdullah menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung DPR, Senin (26/1/2026). Ia menegaskan bahwa struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah dirancang untuk menjaga profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum.

“PKB memandang wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan,” ujar Abdullah.

Ia menekankan bahwa desain kelembagaan Polri saat ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil reformasi politik pascareformasi yang memiliki pijakan konstitusional kuat melalui TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

Abdullah juga mengaitkan isu tersebut dengan pemikiran Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dinilainya memiliki komitmen kuat terhadap supremasi sipil dan penataan ulang peran aparat bersenjata.

“Reposisi Polri ke bawah kementerian justru berpotensi membuka kembali ruang politisasi kekuasaan bersenjata yang sudah ditekan sejak era reformasi,” tegasnya.

Karena itu, Abdullah memastikan PKB akan bersikap tegas menolak setiap upaya yang dinilai mengubah fondasi reformasi keamanan nasional. Ia menyatakan partainya siap berada di barisan depan untuk menjaga posisi Polri tetap langsung bertanggung jawab kepada Presiden (red)