Nasim Khan: BUMN Tekstil Harus Belajar dari Sritex

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mengingatkan pemerintah agar rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tekstil tidak mengulang kegagalan industri besar di masa lalu. Ia menekankan, tata kelola yang buruk berpotensi membuat BUMN tekstil bernasib sama seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berujung pailit.

Menurut Nasim, pembentukan BUMN tekstil memang dapat menjadi instrumen negara untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat industri padat karya. Namun, tanpa manajemen yang profesional dan transparan, niat baik tersebut justru berisiko membebani keuangan negara.

“Kita tidak boleh menutup mata dari kasus Sritex. Tanpa tata kelola yang baik dan transparan, perusahaan sebesar apa pun bisa tumbang. Jangan sampai niatnya mau untung, tapi justru berujung buntung,” kata Nasim Khan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Nasim menilai, banyak kegagalan industri tekstil nasional bukan semata akibat tekanan pasar global, melainkan karena lemahnya perencanaan bisnis, pengelolaan risiko, serta minimnya pengawasan. Hal inilah yang harus menjadi perhatian utama pemerintah sebelum membentuk BUMN baru.

Ia menegaskan, BUMN tekstil harus memiliki fungsi yang jelas dan tidak sekadar mengejar keuntungan. Menurutnya, peran strategis BUMN seharusnya difokuskan pada penguatan hulu industri, seperti penyediaan bahan baku, benang, dan kain, agar rantai pasok industri tekstil nasional lebih stabil.

“Kalau BUMN ini salah fokus dan masuk ke sektor hilir yang sudah penuh persaingan, risikonya besar. Negara harus hadir untuk menutup celah struktural, bukan menambah masalah baru,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Timur itu juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) sejak awal. Ia menilai, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat menjadi kunci agar BUMN tekstil dapat berkelanjutan dan benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian.

Nasim berharap, jika dikelola dengan benar, BUMN tekstil dapat menjadi alat negara untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta melindungi kepentingan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

“BUMN tekstil harus menjadi solusi, bukan sumber persoalan baru. Pengalaman industri sebelumnya harus dijadikan pelajaran berharga,” pungkas Nasim Khan (red)