JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan peran rakyat. Ia menyebut, dalam desain Pilkada tidak langsung yang sedang dikaji, partisipasi publik justru akan tetap menjadi elemen penting.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang mencatat mayoritas publik masih menolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Penolakan itu banyak dipicu oleh kekhawatiran publik bahwa Pilkada DPRD tidak melibatkan masyarakat. Padahal desainnya masih dibahas,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Menurut Sarmuji, publik kerap membandingkan wacana ini dengan praktik Pilkada era Orde Baru yang minim partisipasi masyarakat. Ia menilai persepsi tersebut perlu diluruskan karena konteks demokrasi saat ini sudah sangat berbeda.
“Kalaupun nanti ada perubahan sistem, partisipasi publik akan diupayakan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat tetap bisa dilibatkan sejak tahap awal, mulai dari penjaringan calon kepala daerah. Selain itu, ruang interaksi antara kandidat dan publik juga tetap terbuka melalui kampanye tatap muka, media sosial, maupun kanal komunikasi lainnya.
“Publik harus tetap tahu siapa calon pemimpinnya dan apa gagasan yang mereka bawa,” jelas Sarmuji.
Bahkan, lanjut dia, mekanisme debat terbuka antarkandidat tetap dapat dilakukan meskipun pemilihan akhir berada di tangan DPRD. Dengan begitu, rakyat tetap memiliki peran dalam menilai kualitas calon pemimpin daerah.
“Kalau DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, rakyat bisa memberikan sanksi politik lewat pemilu legislatif berikutnya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
