JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, merespons keras kabar penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menilai tindakan tersebut sebagai cermin negeri Paman Sam itu menerapkan hukum rimba internasional.
“Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat ini adalah preseden yang sangat berbahaya dan merusak tatanan dunia. Ini bukan penegakan hukum, melainkan bentuk penjajahan terhadap negara lain,” tegas Deng Ical, Senin (05/01/2026).
Menurutnya, langkah yang diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencerminkan praktik hukum rimba internasional, di mana negara kuat bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain tanpa mekanisme hukum global yang sah.
“Ini bukan lagi soal Venezuela semata. Donald Trump sedang menerapkan hukum rimba internasional. Jika dibiarkan, dunia akan masuk ke era kekacauan global karena hukum internasional diabaikan,” ujarnya.
Deng Ical mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif di tingkat global dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar Sidang Darurat guna membahas kasus tersebut secara terbuka dan berkeadilan.
“Indonesia harus berdiri di garda depan memperjuangkan keadilan internasional. PBB tidak boleh hanya berhenti pada kecaman. Harus ada tindakan tegas dan nyata untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah praktik imperialisme modern,” katanya.
Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng itu menilai pembiaran terhadap tindakan sepihak semacam ini akan merusak fondasi hubungan internasional dan membahayakan perdamaian dunia.
“Jika hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Termasuk negara-negara berkembang. Dunia tidak boleh tunduk pada ‘kekuatan’ semata,” pungkas Deng Ical.
Ia juga menambahkan, aksi sepihak tersebut berpotensi menggerus kepercayaan global terhadap lembaga-lembaga dunia, khususnya PBB dan Dewan Keamanan, sehingga wacana reset Dewan Keamanan PBB menjadi semakin relevan dan mendesak (red)
Berita terkait
