Lalu Hadrian Dorong Revisi Terbuka Buku Sejarah Nasional Indonesia

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya sikap terbuka pemerintah terhadap kritik publik atas peluncuran buku Sejarah Indonesia terbaru. Menurutnya, keberanian melakukan revisi justru menjadi indikator tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat.

Lalu Hadrian menilai, buku sejarah nasional harus diposisikan sebagai karya ilmiah yang dinamis dan terus disempurnakan. Karena itu, ia mendorong agar Kementerian Kebudayaan tidak menutup diri apabila ditemukan kekeliruan data, penulisan, maupun penafsiran sejarah.

“Jika ada kesalahan, pemerintah wajib melakukan revisi. Tidak perlu malu, karena tidak ada karya yang benar-benar sempurna,” ujar Lalu Hadrian, Senin (15/12/2025).

Ketua DPW PKB NTB tersebut menyatakan, kritik dari masyarakat, akademisi, sejarawan, dan pemerhati pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi dan kredibilitas penulisan sejarah nasional. Ia menegaskan, kritik bukan untuk melemahkan, melainkan memperkuat kualitas buku sejarah sebagai rujukan pendidikan.

Menurutnya, keterbukaan terhadap masukan publik akan memastikan narasi sejarah Indonesia disajikan secara berimbang, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Buku sejarah, kata dia, harus mendidik generasi muda dengan fakta yang tepat, bukan mempertahankan narasi yang keliru.

“Buku sejarah harus hidup dan terus diperbaiki. Yang berbahaya justru ketika kesalahan dipertahankan atas nama kewibawaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada Minggu (14/12/2025). Karya tersebut terdiri atas 10 jilid dan disusun oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan, buku tersebut tidak dimaksudkan sebagai penulisan sejarah Indonesia secara menyeluruh, melainkan ringkasan perjalanan bangsa dari masa prasejarah hingga era Reformasi (red)