Bambang Purwanto Nilai Menhut Lalai Jaga Hutan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lalai menerjemahkan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan hutan. Menurutnya, instruksi Presiden agar menjaga hutan dan berani bertindak merupakan peringatan dini atas ancaman krisis ekologis yang kini terbukti memicu bencana.

Bambang mengingatkan bahwa pesan Presiden Prabowo telah disampaikan sejak awal Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Namun, belum genap satu tahun pemerintahan berjalan, Indonesia justru dihadapkan pada banjir bandang dan tanah longsor yang menelan korban jiwa serta menimbulkan kerusakan besar.

“Perintah Prabowo ke Menhut Raja Juli seperti sudah memahami adanya bahaya ekologis. Sayangnya, Menhut lambat menerjemahkan perintah tersebut. Akibatnya, tidak mampu melakukan antisipasi,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Ia menilai Raja Juli Antoni gagal menerapkan mitigasi bencana dan pengelolaan hutan secara hati-hati. Menurut Bambang, perintah Presiden sejatinya merupakan sinyal agar Kementerian Kehutanan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi hutan nasional.

“Seharusnya Menhut memotret secara utuh kondisi hutan saat ini sebagai dasar pengambilan langkah strategis. Hutan yang sudah banyak dibuka itu harus segera ditangani agar tidak semakin rusak,” tegasnya.

Bambang menambahkan, banjir bandang yang terjadi telah membuka fakta adanya pembabatan hutan secara masif. Hal itu terlihat dari banyaknya kayu hanyut, mulai dari kayu log berukuran besar hingga ranting kecil, yang menurutnya menjadi bukti hutan ditebang tanpa pandang bulu.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Kementerian Kehutanan. Padahal, kata Bambang, pemantauan kondisi hutan dapat dilakukan secara detail melalui citra satelit langsung dari Jakarta dengan biaya relatif kecil.

“Tidak ada alasan pengawasan lemah. Luasan hutan bisa dipantau setiap saat dengan teknologi satelit, asal ada kemauan,” ujarnya.

Bambang menegaskan, kegagalan Menteri Kehutanan dalam menerjemahkan pesan Presiden Prabowo ke dalam kebijakan nyata menjadi penyebab terjadinya bencana banjir bandang dan longsor.

“Menhut tidak mampu menerjemahkan pesan itu dalam evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Akibatnya muncul bencana yang mematikan, sementara masyarakat yang tidak tahu apa-apa harus menanggung dampaknya,” pungkasnya (red)