Doli Kurnia Dorong Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah kembali memicu wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membuka peluang agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana tersebut mencuat menyusul penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka dugaan korupsi, serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan suap proyek.

“Sedang kami kaji, apakah jika Pilkada dikembalikan ke DPRD itu bisa membuat biaya politik menjadi lebih murah atau tidak. Itu yang saat ini kami dalami secara serius,” kata Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Doli yang juga anggota Baleg DPR RI menilai, maraknya kasus korupsi kepala daerah harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan seleksi pemimpin daerah.

Menurutnya, aspek integritas dan kepatuhan terhadap hukum harus menjadi faktor utama dalam memilih kepala daerah. “Bagaimana faktor integritas, kemudian kemampuan menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melanggar hukum, itu yang menjadi sangat penting,” ujarnya.

Doli menegaskan, kepala daerah sejatinya wajib berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya dan tidak menabrak aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara serampangan.

“Kasus-kasus ini harusnya membuat kita semakin hati-hati, semakin waspada, bukan justru semakin bebas. Kepala daerah harus benar-benar mawas diri dan taat hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan praktik permintaan fee proyek oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya untuk melunasi utang kampanye, sementara Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan proyek pemerintah daerah (red)