Indrajaya Soroti Kelemahan BNPB Usai Kritik Saldi Isra

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah munculnya kritik keras dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra terhadap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Dalam sidang uji materi UU TNI di MK pada Rabu (3/12/2025), Saldi Isra menilai pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bahwa kondisi banjir Aceh dan Sumatra “hanya mencekam di media sosial” sebagai bentuk ketidakpekaan, bahkan mempertanyakan mekanisme penempatan perwira TNI di lembaga sipil.

Merespons hal tersebut, Indrajaya menegaskan bahwa pernyataan Kepala BNPB justru mengungkap masalah struktural dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

“Ucapan itu bukan sekadar kontroversi, tetapi menunjukkan adanya celah besar dalam sistem mitigasi kita. Ini alarm bahwa BNPB masih bekerja dalam pola reaktif, bukan proaktif,” ujar Indrajaya.

Legislator dari Papua Selatan tersebut menilai kegagalan membaca situasi lapangan adalah indikasi lemahnya koordinasi, pemetaan risiko, dan distribusi informasi di tubuh BNPB.

“Ketika Kepala BNPB bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu, artinya proses internal—termasuk manajemen informasi, kesiapsiagaan, dan kontrol lapangan—perlu diaudit secara terbuka,” lanjutnya.

Indrajaya menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia mendorong langkah konkret, termasuk kemungkinan penetapan status Bencana Nasional untuk banjir Aceh–Sumatra, percepatan bantuan darurat, serta penataan ulang strategi respons bencana.

“Ini momentum untuk membenahi sistem secara serius. Penanganan banjir Aceh–Sumatra akan menjadi indikator apakah BNPB mampu bertransformasi atau justru terjebak dalam pola lama,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah mempercepat rehabilitasi infrastruktur vital dan menyediakan layanan psikososial bagi warga terdampak sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan yang lebih komprehensif.

“Bencana tidak bisa ditangani hanya dengan retorika. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara melalui aksi nyata,” tutupnya (red)