JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali mendorong wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dan mampu menjaga stabilitas politik nasional.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan pidato pada puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Setelah kami mengkaji secara mendalam, memang alangkah lebih baik pemilihan dilakukan lewat DPRD kabupaten/kota agar kita tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil, dikutip Sabtu (6/12/2025).
Bahlil menilai, sistem politik nasional perlu disesuaikan dengan karakter pemerintahan presidensial yang diatur dalam UUD 1945. Dalam konteks tersebut, desain kepartaian yang ideal adalah multipartai sederhana agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
Ia menegaskan, penataan ulang sistem politik tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas demokrasi, melainkan memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih stabil dan terarah.
Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa setiap perubahan kebijakan politik harus dilakukan secara hati-hati. Partai Golkar, kata dia, mendorong pembahasan regulasi politik, termasuk mekanisme pilkada, dilakukan secara komprehensif dan melibatkan masyarakat luas.
Karena itu, Golkar mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik baru dimulai pada 2026, sehingga tersedia ruang dialog publik yang memadai.
Dalam pidatonya, Bahlil juga menyoroti pentingnya konsistensi antara produk undang-undang yang dibahas DPR dan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengingatkan agar norma hukum yang telah disepakati tidak berubah arah setelah diuji di MK.
“Ini perlu kita kawal bersama, supaya undang-undang yang kita buat benar-benar memberikan kepastian dan mendukung stabilitas politik nasional,” pungkas Bahlil (red).
Berita terkait
