Usman Husin Desak Menteri Kehutanan Raja Juli Mundur

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Usman menilai Menteri gagal menjalankan tugas secara konsisten, menerbitkan izin bermasalah, dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan rekomendasi pemerintah daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” tegas Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Usman, persoalan kehutanan tidak bisa diselesaikan dengan retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” ujarnya.

Usman juga menyoroti penggunaan ayat dan hadis dalam penjelasan Menteri, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan kasus izin di Tapanuli Selatan, di mana Bupati setempat telah merekomendasikan penghentian dan pengawasan ketat, namun Kementerian justru menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Usman.

Dalam rapat tersebut, ia juga meminta perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang dinilai mengalami degradasi parah. Usman menuntut penjelasan mengenai rencana reboisasi, estimasi waktu pemulihan kawasan, dan langkah konkret penanganan hutan gundul.

Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan berdampak besar pada meningkatnya risiko bencana serta mengancam kehidupan masyarakat di sekitar kawasan (red)