Hindun Minta Pemerintah Tegas Atur Transisi PBPH

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak pemerintah memastikan proses transisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berjalan ketat dan terukur. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR, Kamis (4/12/2025).

Hindun menilai pemerintah belum memberikan penjelasan komprehensif terkait mekanisme penghentian operasi perusahaan setelah izin dicabut. Ketidakjelasan tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan di lapangan dan membuat kawasan hutan justru rentan terhadap kerusakan.

“Dalam dokumen yang kami terima, belum ada penjelasan soal mekanisme transisi. Bagaimana penghentian operasi dilakukan? Bagaimana skema kompensasi? Siapa yang mengamankan areal setelah izin dicabut? Tanpa kejelasan ini, risiko kekosongan pengawasan sangat besar,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pencabutan izin tidak boleh hanya menjadi kebijakan administratif tanpa memastikan kelestarian kawasan. Hindun menegaskan bahwa langkah tersebut harus berdampak pada meningkatnya keamanan ekologis, bukan sebaliknya.

“Pencabutan izin harus menjadikan kawasan lebih aman dan terlindungi. Jangan sampai justru membuka peluang terjadinya perambahan baru,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Hindun menyoroti pentingnya strategi mitigasi berbasis ekosistem dalam menghadapi risiko bencana alam. Ia mengatakan bahwa faktor alam seperti hujan ekstrem tidak bisa menjadi satu-satunya alasan terjadinya bencana, sebab tata kelola lingkungan tetap berada dalam kendali manusia.

Ia juga merespons ajakan taubat ekologis yang disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Menurut Hindun, ajakan itu merupakan seruan moral kolektif agar seluruh masyarakat memperbaiki relasi dengan alam.

“Ini bukan tudingan kepada kelompok tertentu, tetapi ajakan refleksi bagi semua pihak,” katanya.

Hindun berharap pemerintah segera menyampaikan detail rencana jangka panjang dalam pengelolaan hutan agar arah kebijakan semakin jelas dan terukur (red)