RUU Komoditas Strategis Dinilai Abaikan Potensi Besar Gambir

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pembahasan RUU Komoditas Strategis kembali mendapat sorotan setelah Anggota Baleg DPR RI, Cindy Monica, menilai adanya ketimpangan dalam daftar komoditas yang masuk prioritas. Menurutnya, tanaman gambir—komoditas unggulan Indonesia yang menguasai 80 persen pasar dunia—belum mendapatkan tempat yang semestinya dalam rancangan regulasi tersebut.

Dalam Rapat Kerja Baleg dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025), Cindy menegaskan bahwa tidak dicantumkannya gambir dalam daftar awal komoditas strategis merupakan kerugian besar bagi negara. Padahal, komoditas ini memiliki potensi hilirisasi dan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

“Setelah saya telusuri pasal per pasal, masih ada ruang dalam RUU ini untuk memperbaiki daftar komoditas strategis. Gambir adalah salah satu komoditas yang semestinya mendapat keistimewaan dan dukungan kebijakan,” ujarnya.

Ia menyoroti sektor pertanian yang menyumbang 14,4 persen terhadap PDB, melampaui sektor pertambangan yang hanya berkontribusi 8,5 persen. Menurut Cindy, hal ini menunjukkan pentingnya memberi perhatian lebih besar pada komoditas pertanian, terutama yang memiliki prospek ekspor seperti gambir.

Cindy juga mengapresiasi komitmen Kementerian Pertanian dalam pengembangan gambir, khususnya di Sumatera Barat yang dikenal sebagai penghasil dominan di tingkat global. Namun, tanpa dukungan regulasi yang kuat, ia khawatir potensi besar ini tidak akan berkembang optimal.

Saat ini, Pasal 12 ayat 1 RUU Komoditas Strategis baru memuat 10 dari 14 komoditas pertanian yang memiliki potensi hilirisasi. Cindy menilai masih ada celah yang perlu dibenahi agar komoditas bernilai strategis tidak terlewatkan.

Menurutnya, penetapan gambir sebagai komoditas strategis akan memberikan serangkaian manfaat, mulai dari kemudahan perizinan, penguatan riset, penataan produksi dan harga dasar, hingga pembinaan prioritas oleh lembaga khusus.

“Penyempurnaan daftar komoditas strategis ini akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan hilirisasi. Gambir harus masuk agar pengembangannya lebih terarah dan mendapat dukungan penuh dari negara,” tegasnya.

Cindy berharap pemerintah bersama DPR dapat mengambil langkah korektif sebelum RUU ini disahkan, sehingga komoditas potensial seperti gambir tidak lagi luput dari perhatian nasional (red)