DPR Minta Transparansi Penugasan TNI-BAIS Amankan Kilang Pertamina

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari meminta pemerintah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rencana penugasan TNI dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk menjaga seluruh kilang minyak Pertamina. Ia menekankan bahwa keterlibatan aparat pertahanan dalam pengamanan sektor energi harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan tetap mengedepankan sistem pengawasan yang ketat.

Ratna menilai rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan aset vital negara dan mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan negara. Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah menjelaskan skema penugasan secara detail kepada publik dan DPR.

“Pemerintah harus segera memaparkan skema teknis penugasan, mulai dari prosedur pengamanan hingga pembagian peran antara aparat pertahanan dan operator sipil. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” terang Ratna di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menurut Legislator PKB tersebut, pengamanan aset energi berskala nasional harus dijalankan secara profesional, berintegritas tinggi, dan tidak menimbulkan kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Kita mendukung penguatan keamanan energi nasional, tetapi integritas dan profesionalisme seluruh personel TNI dan BAIS yang terlibat harus dijamin sepenuhnya,” tegasnya.

Ratna menambahkan bahwa DPR berkomitmen melakukan pengawasan ketat atas kebijakan tersebut untuk memastikan stabilitas pasokan energi dan keamanan kilang tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip transparansi.

“Kebijakan ini harus mampu menjaga stabilitas suplai BBM dan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta investor. Karena itu DPR akan memastikan pengawasan dilakukan secara optimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat akan mulai menjaga kilang Pertamina bulan depan, sebagai bagian dari penguatan keamanan industri strategis negara (red)