Komisi V Dukung Penguatan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA, BERITA SENAYAN- Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat yang berlangsung di KK V Gedung Nusantara itu membahas evaluasi anggaran serta program dua kementerian mitra Komisi V.

Rapat dimulai pukul 10.12 WIB dan dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta jajaran kedua kementerian. Dari pihak Komisi V, hadir 25 anggota dari berbagai fraksi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Lasarus, didampingi Wakil Ketua Ridwan Bae dan Roberth Rouw.

Dalam rapat terbuka yang berlangsung lebih dari dua jam itu, Komisi V meminta Kementrans untuk meningkatkan serapan APBN Tahun Anggaran 2025. Hingga 12 November 2025, realisasi keuangan Kementrans tercatat sebesar 67,44 persen dan realisasi fisik mencapai 70,58 persen.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa Komisi V juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan APBN 2026 yang diarahkan pada percepatan pembangunan kawasan transmigrasi. Fokus utamanya mencakup peningkatan produktivitas lahan, penguatan ekonomi warga transmigran, percepatan legalisasi lahan, serta penataan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Rapat begitu dinamis,” ujar Viva Yoga. Ia menambahkan, Komisi V memberikan sejumlah masukan terkait persoalan infrastruktur jalan dan kebutuhan fasilitas umum di berbagai lokasi transmigrasi. Menanggapi hal itu, Viva Yoga menyebut Kementrans telah menjalankan berbagai langkah untuk menuntaskan keluhan masyarakat transmigran, termasuk pemberian bantuan peningkatan fasilitas umum dan pembangunan jalan nonstatus.

Untuk legalisasi lahan transmigran, Kementrans menargetkan penerbitan 13.751 sertifikat hak milik (SHM) pada tahun ini. “Kita terus bekerja agar seluruh lahan transmigran mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Viva Yoga juga menyampaikan bahwa kawasan transmigrasi selama ini telah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu contoh yang diangkat adalah kawasan transmigrasi Lagita di Bengkulu Utara yang berkembang menjadi kota terpadu mandiri dengan fasilitas publik yang lengkap.

“Berbagai layanan masyarakat tersedia dan berkembang sangat baik di sana,” ujarnya.

Rapat kerja ditutup dengan penegasan Komisi V agar upaya penataan kawasan transmigrasi dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah (red)