Chusnunia Soroti Ketimpangan Pengelolaan Air Tanah Nasional

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia, menyoroti ketimpangan serius dalam pengelolaan sumber daya air di berbagai daerah. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga yang tinggal di sekitar sumber pengambilan air tanah justru harus membeli air bersih, sementara perusahaan besar dapat memanfaatkannya secara bebas untuk produksi komersial.

“Banyak warga di sekitar wilayah pengambilan air justru harus membeli air bersih. Padahal air diambil dari tanah mereka sendiri. Ini kan tidak masuk akal kalau kita biarkan terus,” tegas Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi Kemenperin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Chusnunia menekankan bahwa air tanah adalah sumber daya bersama yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun realitas saat ini menunjukkan pemanfaatan air tanah lebih banyak dikuasai korporasi besar, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat yang seimbang.

“Perusahaan air ini tidak membuat airnya sendiri. Mereka hanya mengambil dari tanah air kita, tapi produksinya makin hari makin besar. Sementara warga di sekitarnya justru kesulitan mendapatkan air bersih,” ujarnya.

Data Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 707 pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun. Sebanyak 54 persen di antaranya berada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di 36 provinsi lainnya.

Chusnunia menegaskan bahwa eksploitasi air tanah secara masif telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti penurunan muka tanah dan pengeringan lahan pertanian. Dampak tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga bersifat jangka panjang.

“Penurunan tanah dan kekeringan lahan pertanian itu nyata. Kalau eksplorasi terus dilakukan tanpa batas, kerusakannya akan makin besar,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan kontribusi perusahaan air minum dalam penanggulangan dampak lingkungan tersebut, terutama bagi masyarakat sekitar sumber air. “Pertanyaan saya sederhana: apa kontribusi nyata perusahaan-perusahaan ini bagi warga sekitar? Minimal pembagian air bersih. Jangan sampai yang tinggal di dekat sumber air justru harus beli air,” tegasnya.

Selain pengelolaan air tanah, Chusnunia turut menyoroti persoalan sampah plastik yang berasal dari kemasan AMDK. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 17–20 persen sampah plastik di Indonesia berasal dari kemasan air minum.

“Kita tidak bisa menyerahkan pengelolaan sampah plastik hanya ke UMKM atau masyarakat kecil. Produksi air dalam kemasan jutaan liter per bulan, sementara pengelolaan sampahnya tidak seimbang. Perusahaan harus bertanggung jawab lewat program CSR dan roadmap pengurangan sampah plastik yang jelas,” tegasnya.

Chusnunia mendesak agar perusahaan air minum bersama kementerian terkait menyusun peta jalan pengelolaan air dan sampah plastik yang terukur, berjangka panjang, dan melibatkan masyarakat setempat. “Saya ingin tahu, apakah perusahaan-perusahaan ini punya rencana nyata untuk mengelola dampak lingkungannya, atau jangan-jangan tidak punya rencana sama sekali,” pungkasnya (red).