Eva Monalisa Desak Pemerintah Perkuat Ekosistem Industri Film

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, menegaskan perlunya langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri film Indonesia. Menurutnya, meskipun potensi industri film nasional terus berkembang, berbagai hambatan struktural masih membuat Indonesia sulit bersaing di tingkat global.

Eva menyebut industri film Indonesia menunjukkan tren kebangkitan, terlihat dari meningkatnya produksi dan jumlah penonton dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perkembangan tersebut belum cukup untuk menempatkan Indonesia sejajar dengan pusat-pusat industri film internasional.

“Film dan series Indonesia masih tertinggal dibandingkan produksi Korea, Hollywood, dan Bollywood. Kita perlu perbaikan menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Eva dalam Rapat Kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai persoalan yang dihadapi industri film tidak hanya soal pendanaan dan distribusi yang belum merata, tetapi juga regulasi yang tumpang tindih. Kebijakan Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang sering bertabrakan disebutnya merugikan pelaku industri.

“Film yang sudah lolos LSF kerap dipotong lagi oleh KPI saat tayang di televisi. Hal ini membuat rumah produksi rugi dan kreativitas sineas terhambat,” ungkapnya.

Karena itu, Eva meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan perhatian lebih pada penataan regulasi, penguatan pendanaan, serta perluasan jaringan distribusi film nasional. Menurutnya, film dewasa ini bukan hanya bagian dari industri kreatif, tetapi juga alat diplomasi budaya yang dapat memperkuat citra Indonesia di dunia.

“Indonesia punya banyak kisah inspiratif dan heroik seperti Peristiwa Woyla 1981 yang layak diangkat menjadi film nasional. Produksi seperti ini akan mendorong patriotisme sekaligus memperkaya khasanah film Indonesia,” ujarnya.

Eva berharap pemerintah memiliki roadmap yang jelas untuk memajukan industri film sehingga para sineas bisa berkreasi tanpa hambatan regulasi dan memiliki dukungan penuh dari negara (red).