Melati Desak Aturan Pengawasan Investasi Dana Haji Diperjelas

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melati, menegaskan pentingnya penguatan aturan pengawasan dalam pengelolaan dan investasi keuangan haji. Hal ini disampaikannya saat Rapat Pleno Pembahasan Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) di Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Melati menjelaskan bahwa Pasal 46 RUU PKH memberikan ruang bagi keuangan haji untuk diinvestasikan. Namun, menurutnya, investasi selalu memiliki risiko sehingga diperlukan norma yang jelas untuk mengatur mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko tersebut.

“Kalau uang diinvestasikan, tentu ada risikonya. Karena itu, perlu ada norma yang jelas mengenai peningkatan pengawasan dan pengelolaan risiko. Harapan kami, ke depan RUU ini harus secara eksplisit mengatur hal tersebut agar tidak menimbulkan persoalan dalam praktiknya,” ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai bahwa penguatan norma pengawasan merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dana jemaah. Transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana haji, kata Melati, juga harus mendapat perhatian utama.

Ia menambahkan bahwa sistem pengawasan berlapis diperlukan dengan melibatkan BPKH serta lembaga pengawas eksternal agar keputusan investasi dapat dipastikan akuntabel dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Melati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan haji. SDM, menurutnya, harus memiliki kompetensi memadai terkait investasi syariah dan manajemen risiko.

“Dengan demikian, potensi kerugian dapat diminimalkan dan hasil pengelolaan bisa optimal untuk mendukung pelayanan haji,” tuturnya (red)