Daniel Johan Minta Pemerintah Stabilkan Harga Beras Tanpa Bedakan Wilayah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, meminta pemerintah memperkuat kebijakan stabilisasi harga beras secara nasional tanpa menerapkan pembedaan harga antarwilayah. Ia menilai wacana rayonisasi harga beras justru mengancam pemerataan ekonomi dan bertentangan dengan amanat konstitusi.

Menurut Daniel, kebutuhan pokok seperti beras harus dijaga keterjangkauannya bagi seluruh masyarakat, baik yang tinggal di kota besar maupun daerah terpencil.

“Harga beras tidak boleh berbeda-beda. Negara wajib menjamin kesetaraan akses bagi semua warga,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Daniel menilai, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki distribusi dan memperkuat cadangan beras nasional, bukan mengusulkan kebijakan yang justru membuka peluang ketimpangan baru. Ia menegaskan bahwa UUD 1945 mengamanatkan keadilan sosial, yang berarti harga kebutuhan dasar tidak boleh dipandang sebagai komoditas bebas semata.

Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki instrumen untuk menjaga keterjangkauan, termasuk melalui subsidi dan intervensi harga di daerah yang mengalami lonjakan.

“Kalau ada daerah yang harga berasnya tinggi, negara harus turun tangan. Itu kewajiban konstitusional, bukan pilihan,” tegasnya.

Daniel menambahkan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak dapat diukur hanya dari produksi, tetapi dari kestabilan harga yang dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Stabilitas itu, kata dia, hanya bisa tercapai jika negara memastikan harga beras sama dan terjangkau di semua daerah.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan strategi penguatan pangan nasional yang benar-benar berpihak pada rakyat. Kebijakan apa pun yang membuka ruang ketidakadilan, termasuk rayonisasi harga, menurutnya harus ditinggalkan demi kesejahteraan seluruh masyarakat (red)