JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi dari organisasi musisi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin oleh Armand Maulana dan Ariel NOAH. Pertemuan tersebut membahas persoalan transparansi tata kelola royalti yang selama ini dikeluhkan para pelaku musik. Audiensi berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji, Bendahara Fraksi Golkar Sari Yuliati, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga, dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara. Sejumlah musisi lain seperti Vina Panduwinata dan Sammy Simorangkir turut menyampaikan keresahan terkait tata kelola royalti dan mekanisme perizinan yang dinilai membebani penyanyi.
Sarmuji menegaskan aspirasi VISI sejalan dengan banyak pihak yang menuntut transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ia memastikan seluruh masukan akan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.
“Konstruksi pemikirannya sama. Banyak kesamaan antara aspirasi VISI dan AKSI. Kita menyerap aspirasi semua stakeholder,” ujar Sarmuji.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada tidak transparannya tata kelola LMKN. Ia menilai aturan harus lebih rasional, mudah dijalankan, dan berpihak pada seluruh pihak dalam ekosistem musik.
“Kalau pembayaran royalti pertunjukan ditetapkan seminggu setelah konser, itu lebih masuk akal. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan,” tegasnya.
Sarmuji menambahkan, tata kelola yang rumit akan menyulitkan dunia usaha seperti penyelenggara konser, restoran, hotel, hingga kafe, dan pada akhirnya merugikan pencipta lagu.
“Sistem harus transparan, berkeadilan, dan memudahkan semua pihak,” ujarnya.
Ketua Umum VISI, Armand Maulana, menjelaskan bahwa akar masalah berasal dari ketidaktransparanan dan ketidakmampuan LMK maupun LMKN dalam mengelola royalti secara profesional.
“Masalah ini bermula dari ketidaksempurnaan kerja dan ketidaktransparanan LMK-LMK serta LMKN di masa lalu,” kata Armand.
Ia menekankan bahwa performing rights bersifat masif dan berulang, sehingga permintaan izin langsung ke pencipta lagu untuk setiap pertunjukan dinilai tidak realistis.
Armand juga menolak adanya kriminalisasi terhadap penyanyi atau pelaku seni yang tampil spontan, termasuk pelajar dalam acara sekolah. Ia mengusulkan pemberian tenggat waktu izin hingga tujuh hari setelah penampilan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum VISI, Ariel NOAH, menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk memihak satu kelompok, tetapi menciptakan ekosistem musik yang adil.
“Kita ingin sistem yang adil dan transparan untuk semua pelaku musik. Kalau sistemnya jelas, semua diuntungkan,” ujar Ariel.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola royalti agar industri musik Indonesia semakin sehat, profesional, dan berkeadilan bagi semua pihak (red)
Berita terkait
