Willy Aditya Desak Pemerintah Tindak Penjualan Buku Bajakan

YOGYAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendesak pemerintah menindak tegas maraknya penjualan buku bajakan di berbagai platform toko daring. Ia menilai praktik tersebut telah merusak ekosistem perbukuan nasional yang saat ini sedang berjuang mempertahankan keberlangsungan di tengah tekanan industri.

“Ini harus ditindak segera. Saya minta Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, dan lainnya segera bertindak,” tegas Willy dalam diskusi bertema “Buku Sebagai Dasar Pembangunan Jati Diri Bangsa” yang digelar di Ruangliterasi Kaliurang, Yogyakarta, pada Jumat (31/10/2025) kemarin.

Willy menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah marketplace sudah berada pada level yang tidak dapat ditoleransi. Baginya, platform yang membiarkan penjualan buku bajakan harus diberi sanksi berat, bahkan ditutup jika tetap membandel.

“Kalau perlu tutup itu marketplace yang semena-mena beroperasi membiarkan penjualan buku bajakan. Admin fee buku juga harus dihilangkan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa literasi adalah amanat konstitusi dan harga mati untuk pembangunan kecerdasan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk memberantas pembajakan serta memperkuat ekosistem literasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Sudah banyak yang bicara mengeluhkan literasi kita yang rendah. Cara meningkatkannya adalah dengan membuat ekosistem literasi yang sehat,” ujarnya.

Menurut Willy, sektor perbukuan saat ini menghadapi beban ganda, mulai dari maraknya pembajakan hingga tingginya beban pajak bagi para pelakunya. Ia menilai pemerintah berkewajiban menghadirkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Stakeholder perbukuan menanggung beban berat dengan besarnya pajak dan maraknya pembajakan. Kini negara yang harus menjawabnya,” katanya.

Sebagai pengusul revisi UU Sistem Perbukuan, Willy menegaskan komitmennya membangun ekosistem perbukuan yang lebih protektif sekaligus mendorong peningkatan minat baca. Ia menyebut sejumlah usulan yang tengah dikaji, mulai dari insentif pengurangan pajak, promosi penulisan dan penerbitan, hingga simulasi alokasi APBN khusus sektor literasi.

“Di satu sisi kita perlu menaikkan minat baca. Namun pelindungan terhadap pegiat perbukuan juga tidak boleh diabaikan,” jelasnya.

Willy berharap revisi UU Sistem Perbukuan menjadi ruang perjuangan kolektif untuk menghadirkan industri buku yang berdaya, sehat, dan mampu memperkuat jati diri bangsa. “Ini perjuangan bersama, ide bersama untuk bangsa ini,” pungkasnya (red)