Sarmuji Soroti Teknis Pembagian Kuota Perempuan di AKD DPR

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menegaskan pihaknya siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban keterwakilan perempuan dalam seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Namun, ia menilai perlu ada kejelasan teknis agar distribusi kuota tidak timpang antarfraksi maupun antar-AKD.

“Kami siap menindaklanjuti. Hanya saja mesti pelajari detail amar putusannya seperti apa? Soalnya yang mengirimkan pimpinan AKD kan ada delapan fraksi,” kata Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dijawab adalah mekanisme menentukan fraksi mana yang wajib mengirim perempuan sebagai anggota maupun pimpinan AKD. Ia mengingatkan potensi ketidakseimbangan jika tidak diatur secara rinci.

“Dalam satu AKD siapa yang harus mengirimkan perwakilan perempuan? Apakah dihitung akumulasi pimpinan AKD tiap fraksi lalu dipenuhi 30 persen dari total itu atau bagaimana?” ujarnya.

Sarmuji juga mengingatkan agar keterwakilan perempuan tidak hanya menumpuk di beberapa AKD tertentu.

“Jangan sampai nanti menumpuk di satu AKD sementara AKD lain kekurangan keterwakilan perempuan,” tambahnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan terkait kewajiban keterwakilan perempuan di seluruh AKD DPR—mulai dari Komisi, Badan Musyawarah, Panitia Khusus, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, hingga Badan Urusan Rumah Tangga. Putusan ini mewajibkan keterlibatan perempuan baik sebagai anggota maupun pimpinan AKD.

Putusan tersebut merupakan hasil gugatan dari Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini, yang dinilai MK penting untuk memastikan keadilan representasi perempuan dalam struktur parlemen (red).