Puan Maharani Dorong Penciptaan Lapangan Kerja Untuk Cegah Migrasi Ilegal

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri sebagai langkah strategis untuk mencegah maraknya migrasi non-prosedural dan penipuan pekerja migran ke luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi kasus penipuan daring (online) yang menimpa ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja. Ia menilai, selama akses terhadap pekerjaan yang aman dan layak di Indonesia belum merata, warga akan terus mencari peluang kerja di luar negeri meskipun berisiko tinggi.

“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (30/10/2025).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, akar persoalan migrasi ilegal tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan lapangan kerja produktif di tanah air. Karena itu, pemerintah harus berfokus pada penciptaan pekerjaan padat karya, serta membuka peluang di sektor ekonomi kreatif dan digital yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas.

“Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, mereka tidak perlu tergiur tawaran kerja luar negeri yang ternyata jebakan,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa kebijakan tenaga kerja nasional harus dirancang sebagai bagian dari strategi kesejahteraan jangka panjang. Ia mendorong sinergi antara kementerian terkait untuk memperluas program pelatihan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perluasan kesempatan kerja di daerah.

Selain itu, Ketua DPR RI tersebut memastikan bahwa fungsi pengawasan parlemen akan ditingkatkan agar pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri.

“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan,” tutup Puan (red).