Nurdin Halid Tegaskan Motor Brebet Bukan Dampak Etanol

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa fenomena motor brebet massal yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan kebijakan etanol yang sedang dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10), Nurdin menyampaikan bahwa rencana penambahan etanol pada bahan bakar nasional masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang dan belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini.

“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” ujar Nurdin.

Politisi Golkar itu menyampaikan klarifikasi ini untuk meredam spekulasi publik yang mengaitkan gangguan motor dengan uji coba pencampuran etanol oleh pemerintah. Ia menilai, persoalan yang muncul di lapangan murni masalah teknis dan distribusi Pertamina, bukan dampak kebijakan energi hijau.

Menurut Nurdin, kejadian yang menimpa pengguna sepeda motor di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Sidoarjo justru harus menjadi peringatan bagi Pertamina agar lebih memperketat pengawasan kualitas BBM dan menjaga kepercayaan publik terhadap produk nasional.

“Fenomena ini menunjukkan pentingnya transparansi Pertamina dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pertamina Patra Niaga harus segera mengumumkan hasil uji laboratorium bahan bakar secara terbuka,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal langkah investigasi Pertamina serta meminta perusahaan pelat merah itu memperkuat sistem pengendalian mutu di seluruh jaringan distribusi.

Lebih jauh, Nurdin justru menilai langkah Menteri Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan dan pemanfaatan etanol merupakan arah kebijakan positif menuju kemandirian energi nasional.

“Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Ini adalah visi jangka panjang pemerintah, bukan penyebab gangguan motor yang sedang terjadi. Kasus di Jawa Timur adalah urusan distribusi dan operasional Pertamina,” jelasnya.

Nurdin pun berharap publik tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi Pertamina. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BBM nasional harus dijaga dengan transparansi, profesionalisme, dan komunikasi terbuka (red)